Dilihat : 81 kali

ARAH BAIK – Peraturan baru dari Kominfo mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terus jadi perbincangan masyarakat.                   

PSE domestik dan asing diancam akan diblokir oleh Kominfo jika tidak mendaftarkan diri sampai 20 Juli 2022.

Peraturan tersebut tertuang pada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pemblokiran PSE jua dituangkan dalam Peraturan  Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Banyak masyarakat menyoroti pasal-pasal yang dinilai karet dalam peraturan tersebut.

Organisasi pejuang hak digital, Southeast Asian Freedom Of Expression Network (SAFEnet), mengungkap fakta-fakta soal Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 melalui akun Twitter @safenetvoice pada 19 Juli 2022.

1. Tak Hanya Menyasar Media Sosial

Pasal 1 Ayat 5-17, Kominfo mendefinisikan PSE sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki jangkauan pelayanan di Indonesia.

Artinya, semua aplikasi yang membuka layanan di Indonesia seperti game online, situs belajar, media UGC, perbankan, keuangan, dan lain sebagainya menjadi objek yang disebut sebagai PSE.

2. Banyaknya Pasal Karet dan Multitafsir

Pasal 9 ayat 3, 4, 6 memiliki makna luas dan penafsiran yang karet yakni tak dijelaskan apa yang dimaksud dengan meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Platform yang sudah terdaftar wajib memutus (takedown) konten yang dianggap meresahkan masyarkat dan menganggu ketertiban umum.

Apabila platform tersebut tidak mematuhi imbauan tersebut, maka akan diberi sanksi oleh Kominfo berupa pemutusan akses (blokir).

3. Platform Digital Bakal Sering Hapus Konten

Agar platform digital terhindar dari ancaman sanksi, maka PSE harus patuh dengan keputusan Menteri Kominfo.

Pasal 11 poin C menyebutkan platform digital tidak akan dikenai sanksi pemutusan akses jika sudah melakukan pemutusan akses (penghapusan) pada konten yang dilarang.

4. Penghapusan Konten dalam 1x24 Jam

Platform haris menghapus konten yang dilarang oleh Kominfo dalam waktu 1x24 jam.

Hal itu tertuang dalam Pasal 14 yang berbunyi platform digital wajib menghapus konten dalam waktu 1x24 jam sejak dikontak Kominfo. Untuk konten mendesak, harus dihapus dalam tempo 4 jam.

5. Platform Wajib Berikan Akses ke Kominfo dan Polisi

Kominfo dan polisi juga kini bebas mematau arus informasi di platform digital lantaran diberikan hak akses secara penuh.

Pasal 21 dan 36 berbunyi, platform digital wajib memberi akses sistem elektronik dan data elektronik ke Kominfo untuk pengawasan dan aparat penegak hukum.

Dalam pasal 36, aparat penegak hukum bahkan dapat meminta platform digital memberi akses melihat isi komunikasi atau percakapan privat.***


Membongkar Pasalpasal Karet Di Permenkominfo Soal Pse Sudah Tak Ada Privasi