Dilihat : 92 kali

ARAH BAIK – Aturan yang mewajibkan platform digital harus tunduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berpotensi melanggar HAM.

Meskipun sederet platform digital seperti Twitter hingga Instagram sudah terdaftar, tidak lantas membuat masyarakat Indonesia tunduk kepada Kominfo.

Dikutip dari Twitter @remotivi, sejumlah netizen Indonesia dengan tegas menolak tentang peraturan PSE ini. Bahkan ada yang menyusun Surat Protes untuk menolak peraturan tersebut.

Melansir laman id.safenet.or.id, salah satu netizen menyatakan sikap tegas untuk menolak penerapan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021.

Permenkominfo tersebut berisikan perubahan atas Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Imbas, Twitter diramaikan dengan tagar #ProtesNetizen dan #BlokirKominfo. Munculnya tagar ini membuktikan bahwa banyak netizen yang menentang aturan ini.

Masyarakat Indonesia khawatir tidak akan lagi menikmati hiburan atau manfaat dari platform-platform yang terancam diblokir Kominfo.

Pasalnya, menurut hukum HAM disebutkan bahwa tindakan semacam ini merupakan ketidaknyamanan bagi masyarakat karena kebebasan berkekspresi dibatasi oleh aturan.

Aturan Permenkominfo ini mewajibkan agar platform digital memberikan informasi berkaitan dengan privasi kepada Kominfo.

Kegiatan-kegiatan seperti pengolahan data dan harus menjamin akses penegak hukum ke sistem dan data elektronik.

Hal tersebut akan menimbulkan risiko penerobosan data pribadi pengguna yang sebenarnya melanggar hak-hak privasi pengguna.

Bahkan aturan ini meminta platform digital untuk secara proaktif memantai dan menyaring konten.

Netizen menilai bahwa ini merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang tidak tepat.

Prinsip-prinsip Manila tentang Tanggung Jawab Perantara menyatakan bahwa perantara internet tidak boleh diminta secara proaktif memantau konten.

Pelapor Khusus PBB juga menyatakan bahwa kegagalan untuk melindungi tangung jawab perantara akan menciptakan nuansa kuat untuk menyensor.***


Aturan Baru Kominfo Meresahkan Netizen Serukan Tagar Protesnetizen Dan Blokirkominfo