Dilihat : 67 kali

ARAH BAIK - Menteri Keuangan, Sri Mulyani gandeng Kejaksaan Agung untuk mengawasi kebocoran penerimaan negara. Kerja sma ini ditandai dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh kedua lembaga tersebut.

Jaksa Agung ST Baharuddin mengatakan, pihaknya dalam perjanjian ini dalam rangka memperkuat pengawasan. Pasalnya, DJBC sudah mempunyai wewenang untuk menyelidiki penyelundupan dan DJP berwenang menegakkan keputusan.

“Kami hanya ikut mengawasi jangan sampai ada kebocoran dalam penerimaan keuangan,” katanya di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Kamis 16 Juni 2022.

Menurutnya, kerja sama ini sebagai bentuk saling sinergi agar tidak ada lagi kecurigaan antar lembaga. Karena, pengawasan pemasukan negara dilakukan secara bersamaan, tak lagi hanya di interval Kementerian Keuangan saja.

“tapi utamanya bagi saya, hari ini sebagai momentum bahwa kita saling mengenal paling tidak dan kalau ada persoalan sedikit pun mari kita saling mengingatkan dan bahkan kami saling terbuka untuk saling bertukar informasi, sehingga dalam pelaksanaanya tugas kita bisa dilakukan dengan sebaik mungkin,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menjelaskan kerja sama dalam mengelola keuangan negara menjadi sangat penting dan harus dilakukan, karena ia tidak ingin kerja keras yang dilakukan Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara rusak karena kurangnya pengawasan.

Setidaknya ada tiga perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua lembaga.

Pertama, Antara Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan dan pencurian uang.

Kedua, Penandatanganan kerja sama ini antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dengan Jampidsus. Ini mengenai penegakan hukum di bidang kepabeanan dan pencucian uang.

Ketiga, Penandatangan antara DJBC juga dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Ini juga untuk pengawasan bidang kepabeanan yang akan makin diperketat.***


Menteri Keuangan Ajak Jaksa Agung Awasi Kantong Negara Bocor