Dilihat : 70 kali

ARAH BAIK - Bukan tanpa alasan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan penghapusan status tenaga honorer mulai tahun depan. Alasan mulia dari Presiden Jokowi salah satunya demi peningkatan penghasilan honorer.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Menurutnya honorer lebih baik untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau beralih ke outsourcing.

"Sebetulnya, amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat 17 Juni 2022.

Tjahjo menambahkan, ketika tenaga honorer menjadi PNS, mereka sudah memiliki standar penghasilan dan kompensasi sendiri. Begitu juga saat mereka diangkat sebagai outsourcing di suatu perusahaan dimana sistem pengupahannya tunduk pada aturan.

Penghapusan tenaga honorer sendiri merupakan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

"Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh," katanya.

Ia sendiri telah meminta jajaran di instansi terkait untuk melakukan penataan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tjahjo meminta pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

"Dan bagi (pegawai non-ASN) yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK," ujarnya.***


Rencana Mulia Di Balik Penghapusan Honorer Simak Baikbaik