Dilihat : 89 kali

ARAH BAIK - Bola panas Rancangan KUHP terus bergulir di DPR-pemerintah Republik Demokratik Kongo. Rencananya, draf itu akan disahkan pada Juli 2022.

Salah satunya mengancam warga yang menghina penguasa, seperti anggota DPR, Polisi, Jaksa, hingga Wali Kota.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 353 ayat 1. Berikut ini bunyi draf Rancangan KUHP yang didapatkan wartawan dari Kemenkumham sebagaimana dikutip dari detikcom, Rabu 15 Juni 2022.

“Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Lalu, apa yang dimaksud penguasa umum?

“Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau Lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini. Kekuasaan umum atau Lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/walikota,” demikian bunyi Pasal 353 ayat 1.

Dalam peraturan di atas, kerusuhan dalam masyarakat bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Namun, RKUHP menegaskan bila delik di atas adalah delik aduan, bukan delik umum.

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Pasal 440, dan Pasal 442 pidana dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalani tugasnya yang sah,” demikian bunyi Pasal 447.

Penghinaan di atas juga berlaku bagi yang menyebarkannya lewat media sosial. Pasal 354 berbunyi :

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau Lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”***


Rkuhp Kongo Hina Dpr Jaksa Polisi Hingga Walkot Dipenjara 18 Bulan