Dilihat : 70 kali

ARAH BAIK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan simulasi sistem informasi partai politik (sipol) dengan mengundang semua pengurus partai politik yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sipol adalah sistem teknologi informasi untuk menghimpun data partai politik calon peserta Pemilu, yang akan digunakan lagi pada Pemilu 2024.

Komisioner KPU, Idham Kholik, menjelaskan bahwa partai politik akan mendaftar melalui sipol tersebut.

Melalui sipol, kata Idham, partai akan memasukkan profil, kepengurusan, keanggotan, dan domisili mereka. Pendaftaran partai politik diagendakan pada Agustus nanti. 

“Simulasi sipol diperlukan bagi partai politik agar memudahkan proses pendaftaran,” kata Idham, Kamis 9 Juni 2022.

KPU mengundang 75 partai politik untuk menghadiri simulasi sipol, kemarin. Semua partai itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, kata Idham, hanya 29 partai politik yang menghadirkan simulasi sipol tersebut. Padahal undangan disampaikan satu minggu sebelum hari pelaksanaan simulasi ke alamat masing-masing partai politik.

Sesuai data KPU, hanya ada 35 partai politik yang menerima undangan simulasi tersebut. Kemudian, ada 40 undangan simulasi yang tidak sampai kepada partai politik.

Kondisi ini terjadi karena ketidaksesuaian antara alamat kantor partai dan kenyataan di lapangan.

KPU mencatat ada alamat kantor partai yang berubah. Sekarang kantor partai politik itu berupa rumah toko kosong, rumah kosong, rumah sakit, rumah warga, toko sembako, hingga showroom mobil.

“Sampai sore ini (kemarin),  partai politik yang tidak menerima undangan tidak ada yang komplain,” kata Idham.

Ia menjelaskan, KPU akan tetap melayani partai politik yang tidak mengikuti simulasi sipol tersebut. Mereka bisa mendatangi langsung KPU untuk mengikuti simulasi susulan.

Idham juga menambahkan, partai politik seharusnya memperbarui alamat kantornya untuk memudahkan KPU berkomunikasi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan adanya situasi ketidaksesuian alamat kantor partai politik diakibatkan tingginya biaya untuk merawat kantor.

“Khususnya bagi partai politik yang tidak punya kursi di parlemen,” ujar Khoirunnisa.

Ia juga menjelaskan, biaya yang dikeluarkan partai politik memang sangat besar, agar tetap bertahan. Karena, partai politik harus mempunyai kantor tetap di berbagai tingkatan.

Khoirunnisa juga mendorong partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk berperan aktif dalam memperbarui informasi alamat kantor mereka.

Data alamat kantor partai politik di Kementerian Hukum dan HAM tidak akan berubah selama mereka tidak memperbaruinya. Pembaruan alamat partai politik itu penting untuk mengikuti pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024.***


Undangan Tak Sampai Ke Penerima Kpu Minta Parpol Perbarui Alamat Kantor