Dilihat : 59 kali

ARAH BAIK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pegiat demokrasi mewaspadai beberapa tahapan Pemilu 2024 yang berpotensi menimbulkan polemik.

Tahapan Pemilu yang perlu diwaspadai adalah pendaftaran dan verifikasi partai, politik, kampanye, serta  pengadaan logistik.

Mochammad Afifuddin sebagai Komisioner KPU mengatakan, proses pendaftaran dan verifikasi partai politik merupakan salah satu tahapan yang sering membuat hubungan antara penyelenggara pemilu dan calon peserta pemilu menjadi hangat.

“Para pihak ada yang tidak menerima atau tidak puas dengan hasilnya,” ujar Afif, Kamis 9 Juni 2022.

Afif mengatakan partai politik terkadang tidak menerima keputusan KPU. Kemudian mereka biasanya akan menggugat penyelenggara Pemilu.

“Pelanggaran administrasi dan sengketa pendaftaran akan diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu,” ujarnya.

Sesuai dengan bebrapa tahap yang disusun oleh KPU, pendaftaran partai politik dijadwalkan pada 1-7 Agustus 2022. Lalu KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual, tetapi tidak semua partai politik menjalani verifikasi faktual tersebut.

Hanya partai baru atau partai yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang harus melakukan verifikasi faktual. Sementara untuk partai yang mempunyai kursi di DPR hanya wajib mengikuti verifikasi administrasi.

Selain tahap pendaftaran dan verifikasi partai, proses pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) rencan memicu gugatan. Karena, data pemilih terkadang tidak sesuai dengan fakta terbaru di lapangan.

Untuk saat ini KPU sedang mencocokkan data pemilih bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

“Sebanyak 190-an juta pemilih datanya sudah sinkron. Hanya 12-an juta sedang kami padankan,” katanya.

Pemutakhiran data pemilih akan diagendakan pada bulan Oktober nanti. Tetapi jadwal ini masih belum final dikarenakan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Jadwal, dan Program Pemilu 2024 masih menunggu pengundangan oleh Kementerian Hukum telah melakukan harmonisasi rancangan peraturan tersebut pada Rabu yang lalu.

PKPU ini lambat yang disepakati antara KPU, DPR, dan pemerintah karena terjadinya perbedaan pendapat mengenai hal durasi masa kampanye. Ketiga pihak tersebut sudah sepakat bahwa durasi masa kampanye ini sangat singkat dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang hamper mencapai tujuh bulan.

Mochammad Affifuddin mengatakan KPU akan merilis tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni mendatang. Rilis ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah pemimpin Lembaga negara, dan partai politik.

“Begitu tahapan dimulai, suhu akan pelan-pelan naik. Kadang berasa hangat, mendadak dingin, panas lagi,” kata Afif.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin, menjelaskan bahwa tahapan kampanye menjadi puncak luapan emosi dan harapan para calon peserta pemilu. Jika tidak bisa dikendalikan, kata dia kampanye bisa dijadikan ajang yang karut-marut.

“Residu dari pemilu kemarin masih terasa sampai hari ini,” katanya.

Yanuar juga menyebutkan tujuan pemangkasan durasi masa kampanye menjadi 75 hari, yaitu untuk mencegah yang polarisasi di masyarakat. Masa kampanye yang Panjang berpeluang memcah belah persatuan.

“Sudah ada pengalaman sebelumnya. Semakin lama kampanye, suhu naik akan semakin terbuka,” katanya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyani, mengakatakan masa kampanye adalah tahapan pemilu yang cukup krusial. Ia menganggap masa kampanye selama 75 hari terlalu singkat. Padahal pada masa kampanye dapat menjadi peluang pemilih mengenal dan menimbang pasangan calon presiden ataupun calon anggota legislatif.

“KPU harus bisa memfasilitasi pemilih dalam mengakses informasi calon yang akan dipilih,” kata dia.

Sedangkan menurut Khoirunnisa, pemangkasan masa kampanye ini berdampak pada pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu. Sebab, pengadaan logistik pemilu, khususnya surat suara dan formulir, baru bisa dilakukan setelah penetapan peserta pemilu. Biasanya tiga hari sesuai penetapan peserta pemilu sudah memasuki masa kampanye. Kampanye akan berlangsung hingga tiga hari sebelum pencoblosan, yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.

“Dengan waltu yang singkat ini, KPU harus memastikan tetap taat prosedur dan menjaga kualitas logistic, seperti surat suara dan formular,” kata Khoirunnisa.

Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, mengatakan KPU sudah mengantisipasi pengadaan logistik ini dengan jalan membuat draf aturan terkait dengan percepatan pengadaan barang dan jasa khusus Pemilu 2024. Rancangan peraturan itu akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan kesepakatan awal antara KPU,DPR, dan pemerintah, aturan khusus pengadaan logistik pemilu tersebut akan berbentuk instruksi presiden.

“Supaya dapat terpenuhi dalam waktu 75 hari tersebut,” katanya.

Yulianto mengungkapkan, ada beberapa skema untuk mempercepat pengadaan logistik pemilu. Pengadaan logistik rencananya akan menggunakan e-katalog nasional tanpa perlu melalui pelelangan. Kemudian proses pencetakan surat suara dan formular-logistik utama pemilu- akan menggunakan system desentralisasi.

“Pencetakan tidak hanya dilakukan dari pusat, tetapi juga dari provinsi hingga kabupaten,” kata Yulianto.

Meski sudah mengantisipasi, Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Ihsan Maulana, tetap akan mengingatkan supaya KPU mewaspadainya. Karena, urusan pengadaan dan distribusi logistik sering bermasalah dalam pemilu terdahulu.

Ihsan juga mengingatkan kepada KPU agar tetap mempertimbangkan faktor geografis tempat pemungutan suara (TPS) dalam proses pengadaan dan distribusi logistik. Karena, distribusi logistik akan membutuhkan waktu yang lama di TPS yang memiliki akses yang sulit.

Yulianto juga mengklaim bahwa KPU sudah mengkaji urusan distribusi logistik Pemilu ini.

“Kami menyadari bahwa proses distribusi terkadang ditempuh melalui jalur yang sulit,”katanya.

Bentuk antisipasi itu, kata Yulianto, KPU bekerja sama dengan Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan pemerintah daerah. KPU akan menyiapkan helikopter dan speedboat untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke daerah yang sulit dijangkau. ***


Memasuki Tahap Gawat Pemilu Yang Perlu Diwaspadai