Dilihat : 101 kali

ARAH BAIK – Keputusan Kepolisian Republik Indonesia tidak memecat Ajun Komisaris Besar Polisi Raden Brotoseno hal ini merupakan langkah yang sangat keliru.

Seperti yang diketahui anggota Polri yang telah menyandang status narapidana harus dipecat secara tidak terhormat, karena sudah mencoreng nama institusi.

Pada saat itu Brotoseno yang menjabat sebagai kepala unit di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, terbukti telah menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar dalam penyidikan perkara korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 2016.

Setahun kemudian, majelis hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Kemudian pada 15 Februari 2020 dia mendapatkan pembebasan bersyarat dan dia juga diketahui masih aktif sebagai anggota staf di Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri.

Lantas keistimewaan yang didapatkan oleh Brotoseno jelas mencederai rasa keadilan publik. Bagaimana bisa seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetap menjadi polisi aktif. Bagaimana pun ada dalih yang menjauhkannya dari penyidikan dan fungsi pemberantasan korupsi, keputusan itu telah menjadi noda untuk Polri sebagai institusi penegak hukum.

Jika dilihat ke belakang, kekacauan penanganan tindakan korupsi Brotoseno berawal dari proses sidang kode etik Polri pada Oktober 2020. Majelis etik, yang seharusnya menjatuhkan sanksi berat bagi polisi penerima suap, malah membuat keputusan yang berbeda 180 derajat. Alih-alih memecatnya, mereka tetap mempertahankan Brotoseno karena dinilai sebagai polisi yang berprestasi.

Entah dari mana asal pertimbangan itu. Seorang penegak hukum terbukti menerima suap dari orang yang beperkara, tapi tetap dinilai sebagai anggota yang baik. Sidang etik Brotoseno ini mempertontonkan betapa rendahnya kualitas dan standar etik profesi di kepolisian.

Pemberian sanksi ala kadarnya kepada Brotoseno ini juga menimbulkan ketidakjelasan penegakan etik di Polri. Karena, sepanjang tahun 2020, ada sebanyak 129 anggota Polri yang dipecat dengan tidak terhormat dalam sidang disiplin dan kode etik.

Mereka yang dipecat karena terlibat kasus perselingkuhan dan narkoba, dengan terpaksa melepas pangkat dan seragam setelah dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat, dan itu mencoreng nama baik Korps Bhayangkara.

Urusan Brotoseno ini juga dapat menimbulkan persoalan di lingkup internal Polri. Misalnya, seberapa jauh pelanggaran pidana yang bisa ditoleransi untuk menjadi anggota kepolisian aktif dan berprestasi. Sebab, salah satu syarat menjadi anggota kepolisian adalah menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang berarti pelamar harus bersih dari catatan pidana.

Melihat besarnya dampak buruk yang akan muncul dalam kasus ini, seharusnya Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo segera menganulir keputusan yang keliru untuk Brotoseno. Tidak hanya sekedar memenuhi keadilan publik, tetapi keputusan tegas itu akan membuktikan komitmen antikorupsi yang ia dengungkan sejak awal kepemimpinannya dengan program polisi yang prediktif, punya responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan (Presisi).

Jika tidak, citra Polri akan semakin tenggelam. Kampanye perang melawan korupsi yang telah dirintis sejak jauh hari akan seperti jauh panggung dari api. Harga yang terlalu mahal dibayar oleh Polri untuk seorang Brotoseno.***


Mengapa Mabes Polri Tidak Memecat Brotoseno