Dilihat : 111 kali

ARAH BAIK – Sebuah laporan PBB mengatakan jika pendudukan dan diskriminasi oleh pasukan Israel terhadap warga Palestina adalah penyebab utama dari siklus kekerasan yang terus-menerus.

Dewan HAM PBB pada tahun lalu membentuk tim penyelidik yang ditunjuk untuk memeriksa semua akar penyebab konflik Israel-Palestina dan mengatakan bahwa Israel jelas tidak berniat untuk mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina.

PBB membentuk Komisi Penyelidikan tahun lalu setelah perang 11 hari Israel dengan Palestina pada Mei 2021 yang menewaskan 260 warga Palestina.

“Rekomendasi PBB sebelumnya telah sangat jelas diarahkan ke Israel yang merupakan indikator utama konflik yang tidak simetris dan realitas jika satu negara menduduki negara lain,” kata pemimpin penyelidik Navi Pillay yang juga mantan kepala HAM PBB.

Pillay mengatakan sebagian besar rekomendasi-rekomendasi ini belum dilaksanakan, kurangnya implementasi ini ditambah dengan rasa impunitas, bukti jelas bahwa Israel tidak memiliki niat untuk mengakhiri pendudukan, dan diskriminasi yang terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung berulangnya pelanggaran sistematis di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Dalam laporan tersebut menyimpulkan bahwa mengakhiri pendudukan saja yidak akan cukup dan mendesak tindakan tambahan untuk memastikan bahwa HAM diterapkan secara setara.

Selain itu, laporan menunjukkan adanya UU Israel yang menolak naturalisasi bagi orang Palestina yang menikah dengan orang Israel adalah contoh Israel memberikan status sipil, hak, dan perlindungan hukum yang berbeda kepada minoritas Arab.

Israel menolak bekerja dengan penyelidik PBB, dan pada Selasa 7 Juni 2022 Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan itu adalah ‘perburuan penyihir’ dan laporan itu ‘sepihak’.

Sementara itu, juru bicara Otoritas Palestina, Ibrahim Melhem mengatakan kepada Arab News bahwa setiap penyelidikan dan laporan internasional yang mengutuk Israel dan menuntut hukuman diterima.

“Kami meminta PBB untuk menyalahkan dan meminta pertanggungjawaban Israel untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel, dan tidak membiarkannya lolos dari hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan terhadap Palestina,” tuturnya.

“Israel merasakan impunitas, dan kurangnya penuntutan dan akuntabilitas dan tidak menjatuhkan sanksi berarti bahwa kejahatan lain akan dilakukan,” lanjut Melhem.

Seorang pejabat dari Partai Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti ikut mengomentari bahwa laporan itu merupakan awal dari akhir rezim apartheid Israel, karena tidak mungkin lagi bagi pendukung Israel untuk dapat mempertahankannya.

“Laporan dan pernyataan tidak lagi cukup dalam menghadapi kejahata besar-besaran diskriminasi rasial Israel yang dilakukan terhadap Palestina, dan langkah-langkah praktis yang efektif harus diambil untuk mengakhiri ketidakadilan yang menimpa rakyat Palestina. Saya tidak ingin seribu laporan, tetapi satu langkah kea rah menghentikan penindasan dan mengakhiri pendudukan,” kata Ammar Hijazi, Diplomat di Kementerian Luar Negeri Palestina.

Penyelidik PBB juga memperoleh beberapa informasi dari kelompok HAM Palestina, Al Haq.

“Mandat yang diberikan kepada mereka oleh Dewan HAM untuk menjadi komite permanen yang mencari akar masalah dan bukan untuk periode tertentu tidak ada bandingannya,” kata Shawan Jabarin, direktur Al Haq, dikutip dari Arab News, Kamis 9 Juni 2022.

Untuk pertama kalinya, sebuah komite telah dibentuk yang misinya adalah untuk meneliti pelanggaran dan diskriminasi rasial yang terjadi di dalam Israel. Ketiga anggota komite tersebut memiliki pengalaman panjang dalam meneliti pelanggaran HAM dan hukum internasional.

Ini adalah laporan internasional yang penting dan itu mewakili dan merupakan kemenangan moral bagi Palestina. Ini berfokus pada tidak adanya pertanggungjawaban Israel atas kejahatan yang dilakukan terhadap Palestina.

Laporan ini bukanlah akhir dari perjalanan dan komite akan memiliki pran utama dalam mentransfer laporannya ke Internasional Criminal Court (ICC).***


Laporan Pbb Israel Adalah Akar Penyebab Kekerasan Di Tanah Palestina