Dilihat : 77 kali

ARAH BAIK – Pengaturan metode omnibus dikhawatirkan menghasilkan seabrek persoalan pada sistem peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang.

Tidak hanya terhadap sistem legislasi, penegakan demokrasi Indonesia juga bisa terancam jika teknik mengubah dan mencabut materi sejumlah peraturan dalam satu produk regulasi baru itu dipakai secara sewenang-wenang.

Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu poin utama dalam perubahan undang-undang ini adalah diaturnya metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan-meliputi undang-undang dan aturan di bawahnya.

Fitriani Ahlan Sjarif, Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia, mengamati potensi membengkaknya peraturan turunan atau pelaksana dalam model omnibus. Karena banyaknya peraturan yang diatur dalam omnibus law bisa berimbas pada rendahnya partisipasi publik. Fitriani juga menjelaskan publik akan kesulitan mengakses prosesnya.

Menurut Fitriani metode omnibus yang kini diatur dalam perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan punya masalah tersebut. Pasalnya, revisi undang-undang yang diinisiasi DPR itu tidak mengatur pembatasan kluster alias tema dalam pembentukan omnibus.

“Kalau dalam satu kluster ada puluhan bagian yang bahas, publik akan sulit terlibat dalam partisipasi yang bermakna,” kata pengajar mata kuliah teori dan perancangan peraturan negara ini.

Ia mencontohkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mengubah banyak undang-undang dalam 11 kluster dari perizinan hingga lingkungan hidup, omnibus law ini menuntut penyusunan aturan turunan berupa 51 peraturan pemerintah dan peraturan presiden.  Belum lagi aturan pelaksana di tingkat daerah tambahnya. Kondisi ini berkebalikan dengan semangat omnibus untuk merampingkan regulasi, seperti yang digaung-gaungkan pemerintah dan DPR.

UU Cipta Kerja mengawali penggunaan metode omnibus dalam sistem legislasi di Indonesia. Disahkan pada 5 Oktober 2020, undang-undang ini mengubah 78 undang-undang. Pembahasannya yang dianggap kilat, tak transparan, dan minim partisipasi telah memantik unjuk rasa besar di sejumlah daerah pada akhir tahun ini. Belakangan, sejumlah kelompok masyarakat sipil juga menggugat undang-undang tersebut dalam perkara uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut pada 25 November 2021. Dalam putusannya, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan bisa batal dalam dua tahun jika tidak dilakukan perbaikan. Selain tak melibatkan partisipasi publik, UU Cipta Kerja dianggap cacat secara formal lantaran teknik omnibus tidak dikenal dalam hukum Indonesia.

Alih-alih merevisi UU Cipta Kerja, DPR dan pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menambahkan omnibus sebagai salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Langkah ini sejak awal sudah dinilah oleh sejumlah kalangan hanya sebagai legalitas bagi UU Cipta Kerja yang bermasalah.

Selain UU Cipta Kerja, DPR tengah menginisiasi produk omnibus lain, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. RUU ini bakal menggabungkan perubahan pada tujuh undang-undang dengan, UU Bank Indonesia, UU Otoritas Jasa Keuangan, dan UU Lembaga Penjamin Simpanan.

Bivitri Susanti, Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, mengatakan konsep omnibus ini dirumuskan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tak menyentuh akar persoalan regulasi di Indonesia. Bivitri mengatakan pendekatan yang digunakan hanya memperbaiki persoalan jangka pendek tanpa menyelesaikan masalah masifnya regulasi di dalam negeri. Sebab, seperti yang telah didemonstrasikan DPR dan pemerintah dalam UU Cipta Kerja, model omnibus cenderung dilakukan serampangan dan tergesa-gesa.

Bivitri mengatakan persoalan mendasar hiper regulasi, yang banyak menghasilkan tumpang-tindih atau bahkan ketidaksinkronan peraturan, sering hanya diselesaikan secara mediasi. Sebab, ego sektoral di antara lembaga negara Indonesia masih ada.

Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, menegaskan bahwa UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur metode omnibus secara menyeluruh. Pengaturannya dirumuskan bersama pemerintah dan pakar hukum dalam beberapa rapat dengar pendapat.

“Metodenya juga diatur rinci dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dari perencanaan, muatan, sampai pembahasan,” ujarnya.***


Mengapa Omnibus Law Berbahaya Simak Penjelasannya Berikut Ini