Dilihat : 162 kali

ARAH BAIK – Sejumlah pekerja di salah satu BUMN, Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta (Perum PPD) mengalami nasib kurang menyenangkan.

Para pekerja di Perum PPD terutama yang berprofeso sebagai sopir tidak mendapatkan haknya.

Diketahui bahwa Perum PPD beberapa kali telat membayarkan gaji kepada para sopir.

Tak hanya gaji, BPJS Ketenagakerjaan juga tidak dibayarkan meskipun upah telah dipotong.

“Kalau gaji yang tidak dibayarkan hanya tiga bulan. Hak yang tidak dibayarkan selama satu tahun lebih itu BPJS Ketenagakerjaan, padahal gaji kami dipotong tiap bulan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan,” kata saah satu sopir dengan inisial BP kepada Pikiran-Rakyat.com.

BP mengatakan hanya sopir yang tidak dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan meskipun telah dilakukan pemotongan gaji. Sementara, staf lainnya tetap dibayarkan.

“Kalau disini enggak pernah ada kejelasan tanggal berapa untuk gajian, paling cepat tanggal 15 tiap bulannya, itu pun jarang, maksimal tanggal 25 di bulan berikutnya. Gaji bulan April dibayar pada bulan Mei,” ujar sopir lainnya berinisial BP.

Tak hanya itu, BP juga mempertanyakan profesionalisme Perum PPD yang tidak memberikan salinan kontrak meskipun sudah diminta.

“Dari awal masuk kerja, kami tidak pernah dikasih salinan PKWT, bahkan untuk difiti saja tidak boleh. Bahkan, kami disuruh tanda tangan dulu, yang dari perusahaan kosong dengan alasan Direktur Utama masih sibuk,” ucap BP.

Terkait kecurangan Perum PPD tersebut, sejumlah sopir telah melaporkan ke DPR dan Kementerian terkait.

Namun, para sopir tidak mendaptkan solusi, mereka justru dipecat.

“Kami sudah berusaha lapor kecuarangan-kecurangan Perum PPD ke DPR dan Kementerian, tapi enggak ada respons. Malah teman-teman sopir yang ketahuan ikut lapor, dipecat tanpa diberikan hak-haknya,” tutur rekan BP.

BP adalah sopir yang diberhentikan per tanggal 30 April 2022 dengan lasan yang menurutnya tidak jelas dan kini sedang meminta hak-hak yang belum terbayarkan oleh Perum PPD untuk segera dipenuhi.***


Lapor Kecurangan Ke Dpr Dan Kementerian Pekerja Bumn Perum Ppd Berujung Dipecat