Dilihat : 173 kali

ARAH BAIK – DPR RI akan mempertimbangkan untuk menunda Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) pada Selasa, 26 April 2022.

Pihak MRP mendatangi Gedung DPR RI meminta adanya penundaan RUU pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua.

Sebelumnya, dalam sidang DPR telah mengesahkan 3 RUU yakni, RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah.

“Memang 12 April lalu, rapat paripurna DPR RI sudah mengesahkan 3 RUU DOB sebagai RUU usul inisiatif DPR RI, tetapi dengan masukan MRP saya aka sampaikan pada pimmpinan DPR lainnya, termasu rekan-rekan di Komisi II agar mempertimbangkan penundaan RUU DOB sampai ada putusan MK,” kata Dasco.

MRP telah mengajukan uji materiil terhadap UU Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga DPR perlu menunda setidaknya sampai adanya putusan MK.

Ketua MRP, Timotius Murib meminta agar dilakukanpenundaan RUU DOB Papua sampai dengan hasil uji materi MK yang sudah enam kali menjalani sidang.

“Masyarakat minta supaya pemekaran itu dipending atau ditunda, sampai dengan ada keputusan MK. Oleh karenanya kami menyampaikan aspirasi kepada wakil DPR RI karena beliau sangat merespon aspirasi yang disampaikan Majelis Rakyat Papua,” kata Timotius.

Sidang perdana yang digelar MK pada Rabu, 22 September 2021 lalu, para pemohon mendalilkan norma dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 2, Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 Ayat 3, Pasal 68A, Pasal 76, Pasal 77 UU Otonom Khuhus Papua (UU Otsus Papua) No. 2 Tahun 2021 telah melanggar hak konstitusional orang asli Papua.***


Dpr Pertimbangkan Penundaan Ruu Terkait Pemekaran Provinsi Papua