Dilihat : 161 kali

ARAH BAIK – Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Papua dinilai sedang renggang.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah bahwa ada jarak antara kita dengan Papua.

Fahri Hamzah mengungkapkan jarak itu bukan semata secara fisik, jarak antara Jakarta dengan Papua, jauhnya sama dengan jarak dari Jakarta ke Arab Saudi.

Ia mengingatkan kepada Presiden Jokowi  untuk memotong jarak dengan Papua secara kejiwaan, bukan hanya dengan membangun infrastruktur saja.                     

“Saya mengusulkan agar kita memotong jarak antara kita dengan Papua secara komprehensif, fisik dan non-fisik,” kata Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat 22 April 2022.

Fahri Hamzah mengatakan orang Papua harus diyakinkan hatinya bahwa antara orang asli Papua dengan orang Indonesia lainnya adalah sama dan bersaudara secara fundamental.

Lanjutnya, hal-hal elementer lain yang terkait dengan itu harus dijelaskan secara massif melalui dunia pendidikan.

“Memang realitasnya, Papua bergabung dengan Indonesia berdasarkan Pepera 1969 yang sudah diakui PBB. Tapi kita jga harus menceritakan pada orang Papua, bahwa daerah-daerah di Indonesia bergabung seluruhnya dengan Indonesia segera setelah Indonesia merdeka, tanpa kecuali,” jelas Fahri Hamzah.

“Kampung saya, Sumbawa bergabung dengan NKRI tahun 1953. Raja Sumbawa kala itu, menyerahkan seluruh aset daerah ke pemerintah pusat dan menyatakan bergabung dengan NKRI. Sehingga kami pun dikelola dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Pemerhati Isu-isu Strategis Prof Imron Cotan mengatakan sekitar dua tahun terakhir, pemerintah pusat sebenarnya sudah meluncurkan program Papua Muda Inspiratif untuk memberdayakan generasi milenial Papua.

Pemerintah pusat telah membangun Hub-Hub yang memberi ruang bagi kaum muda Papua untuk saling berinteraksi dan berjejaring guna mengembangkan potensi daerah di bidang perkebunan, pertanian, dan perikanan.

“Terutama yang sekarang sedang menuai hasilnya itu adalah tanaman jagung. Jadi, diam-diam generasi milenial Papua itu bergerak,” ungkap Imron.

Ia mengatakan program tersebut didukung oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kepudian besar pada Papua dengan menyisihkan dana Corporate Social Responbility mereka.

“Dan sudah ada beberapa produk dari kaum milenial Papuan ini yang dipasarkan di luar negeri oleh perwakilan-perwakilan Republik Indonesia. Program ini memang tidak viral, tapi sudah melibatkan ratusan kaum milenial di Papua maupun Papua Barat,” kata Imron.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto mengatakan sangat miris korban terus berjatuhan, termasuk dari kalangan TNI/Polri dan rakyat biasa sebagai akibat dari konflik yang belum reda di Papua.

Lanjut Hery, pembangunan yang masif telah dilakukan di Papua sejak masa Pemerintahan Presiden Jokowi, baik periode pertama dan kedua. Otonomi khusus juga terus bergulir dengan dana yang tidak sedikit.

“Akan tetapi tetap saja kekerasan di Papua belum berhenti, ini menjadi PR kita bersama,” ucap Hery.***


Hubungan Pemerintah Pusatpapua Renggang Fahri Hamzah Jaraknya Seperti Jakarta Ke Arab Saudi