Dilihat : 192 kali

ARAH BAIK - Demonstrasi yang digelar oleh BEM SI secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Mereka menuntut elite politik menolak keras penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen.

Ini bukan pertama kalinya isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode tersebar ke publik.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu ini pernah membuat gaduh saat ramai usulan mengamandemen Undang-Undang 1945 pada akhi 2019.

Pada saat itu, ada sejumlah elite politik mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode. Ada pula yang menginginkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dilih sebanyak tiga kali.

Dua tahun isu tersebut tak pernah terdengar lagu, namun tiba-tiba para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kembali memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.

Perpanjangan yang keluar dari mulut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Suryawijaya tersebut menimbulkan polemik. Sebab, sebagai seorang pejabat pemerintahan, kepala desa tidak diperbolehkan terlibat dalam praktik politik praktis. Apalagi, kepala desa merupakan bagian dari pemErintah yang memiliki pengaruh politik besar bagi masyarakat.

Tidak hanya kepala desa, suara penundaan pemilu dan masa perpanjangan jabatan presiden kerap digaungkan oleh sejumlah elite pemerintahan. Salah satunya adalah menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau tiba-tiba nanti ada yang bilang kita rakyat minta begini-begini, DPR proses, parpol, berproses segala macam, sampai di MPR karena keadaan situasi... Kita tunda sehari, setahun, atau dua tahun, tiga tahun, itu sah-sah saja," ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain Luhut, Airlangga Hartanto, Titi Karnavian, hingga Bahlil Lahaladia juga ikut berkomentar mengenai masa perpanjangan tiga periode.

"Kita harus mengerti yang namanya aspirasi, aspirasi itu tidak boleh ditolak apalagi kita suara Golkar adalah suara rakyat, nah oleh karena itu posisi seperti demikian," kata Airlangga.

"UUD kita pernah diamandemen enggak? Bukan yang tabu kan? Yang tabu (diamandemen) pembukaannya. Itu tabu, kitab suci tabu," kata Tito secara terpisah.

Di tengah gaduhnya masa jabatan presiden tiga periode, dikutip dari CNBC Indonesia, bahwa mendapatkan dokumen Indonesia Maju 2045. Ini merupakan rencana kerja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam dokumen tersebut, rencana pemerintah menjadikaan Indonesia masuk ranking 10 tertinggi PDB dunia bakal terjadi di tahun 2035-2036. Sementara Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045.

Dalam timeline dari dokumen yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian tersebut, dipastikan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025 akan ada presiden baru tau New Leader. Dokumen ini tidak menunjukan sama sekali berhubungand dengan masa perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo.

Saat pertama kali muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden pada 2019 yang lalu, Jokowi dengan tegasnya menolak. Kepala negara ini merasa ditampar dengan munculnya isu tersebut, dan menganggap orang yang melontarkan isu tersebut hanya ingin mencari perhatian dan berniat buruk.

"Satu, ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, pada 2 Desember 2019 lalu.

Jokowi mengaku tidak menolak wacana Amandemen 1945 jika materi pembahasannya yang berkaiatan untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, jika melebar terlalu jauh Jokowi menilai tidak perlu adanya amandemen.

Dalam akun Instagramnya, Jokowi pernah angkat biacara perihal perpanjangan masa jabatan presiden.

“Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas : tidak setuju dengan usulan masa jabatan Prsiden tiga periode. Usulan itu menjerumuskan saya,” katanya.

Pasca isu tersebut kembali muncul pada awal tahun ini, Jokowi juga kembali menegaskan sikapnya. Eks Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa tidak memiliki niat untuk menjabat selama tiga periode. Jokowi akan patuh dan taat pada konsitusi yang berlaku.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," tegas Jokowi, Senin 15 Maret 2022.

Namun, pernyataan Jokowi tersebut seakan tidak memberikan kepastian. Beberapa waktu setelah pernyataan tersebut keluar, masih ada beberapa orang yang mendukungg penuh masa perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, Jokowi tetap akan patuh pada konstitusi.

"Namanya teriakan-teriakan seperti itu, saya sudah sering dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi," tegas Jokowi.

Seakan memberikan angin segar bagi masyarakat di tengah isu yang terjadi, Jokowi kemudian menyebut jajaran menterinya yang menggulirkan wacanaa perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Jokowi tak ingin lagi ada menteri yang berbicara soal mas jabatan presiden.***


Dokumen Indonesia Tahun 2045 Bocor Jokowi Bakal 3 Periode