Dilihat : 179 kali

ARAH BAIK - Pemerintah memastikan bahwa tidak ada lagi tenaga honorer di setiap instansi pemerintah pada tahun 2023 mendatang. Ini sudah tertuang dalam PP 49/2018.

Dalam aturan tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut, disebutkan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah dapat melaksankan tugas paling lama hingga 2023 hingga mendatang.

Lalu, apa alasan dihapusnya honorer?

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni, menegaskan bahwa rencana penghapusan tenaga honorer bukanlah kebijakan yang ‘turun dari langit’.

“Sebetulnya ini bukan ujug-ujug. Tapi sudah dari 2005. Itu sudah inventarisir," kata Alex saat berbincang secara eksklusif dengan CNBC Indonesia.

Alex mengemukakan, pada asaat itu terdapat 900 ribu tenaga honorer. Di saat itu juga pemerintah sepakat mengangkat sekitar 860 teenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) .

"Sisanya tidak memenuhi kriteria, tapi yang sisanya ingin diproses lebih lanjut. Begitu di data ulang dan membengkak jadi 600 ribuan. 11x lipat membengkak angkanya pada saat itu," jelasnya.

Angka tenaga hororer yang semakin membengkak di setiap instansi akhirnya mendorong terbitnya Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negeara 5/2014. Dalam aturan, ditetapkan hanya ada dua kategori Asn dan PPPK.

Namun, bukan berarti pasca terbitnya UU tersebut pemerintah tak lagi mengangkat tenaga honorer. Bahkan hingga saat ini, ada beberapa instansi yang tetap merekrut tenaga honoree, kendati hal tersebut telah dilarang.

"Sejak 2005 sudah dilarang. Jadi sebetulnya PP 48/2005 junto 43/2007 pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer. Jadi semua orang sudah tahu ini enggak boleh. Tapi yang diangkat masih diangkat, yang mau masih mau."

Selain itu, Alex juga angkat bicara terkait rencana besar pemerintah dalam menstransformasikan sistem birokrasi PNS. Bukan tidak mungkin, ada beberapa kriteria PNS yang terdampak.

Alex mengatakan hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai guru dan dosen.

"Kemudian tenaga teknis, kesehatan dan lain-lain itu sekitar 14%. Sisa-sisanya 10-11% pejabat struktural. Kalau bicara transformasi digital, tentu pelaksana ini yang akan terdampak terlebih dahulu karena pekerjaan akan digantikan teknologi," kata Alex.

Alex juga mengatakan 5 tahun mendatang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30%-40% dengan rencana transformasi digital. Artinya, ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak.

"Mungkin sekitar 600 ribu dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling/reskilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti," tegasnya.

"Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak, enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana," imbuhnya.

Alex mengatakan saat ini ada tiga agenda besar transformasi birokrasi. Pertama, transformasi organisasi yang kerap kali dihaungkan Presiden Joko Widodo.

"Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal dua. Eselon I dan Eselon II. Eselon III dan IV ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu," tegasnya.

Kedua, sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex juga mengatakan di era digital ini perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan.

"Ketiga, terkait manusianya sendiri. Manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh. Ini PR, khususnya di kedeputian SDM aparatur," tegasnya. ***


Alasan Pemerintah Hapus Pns Dan Honorer Di Tahun 2023