Dilihat : 68 kali

ARAH BAIK - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pimpinan Arifin Abdul Majid memprotes rencana deklarasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode yang bakal dilakukan oleh APDESI pimpinan Surta Wijaya.

Surta dinilai menggunakan nama asosiasi secara tidak sah, karena yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM adalah APDESI pimpinan Arifin.

Sebaliknya, mereka menyebut APDESI pimpinan Surta belum terdaftar di kementerian pasca dualisme tahun 2014.

APDESI kubu Arifin menyanyangkan bahwa Jokowi kemarin justru menghadiri acara dari organisasi yang belum terdaftar tersebut.

Pada Selasa, 29 Maret 2022, APDESI kubu Surta mengadakan acara Silaturrahmi Nasional Desa di Istora, Senayan, Jakarta. Jokowi, Luhut Pandjaitan, Tito Karnavian turut hadir di acara tersebut.

Saat acara berlangsung, muncul permintaan maupun teriakan Jokowi 3 periode. Lalu setelah acara, Surta menyampaikan rencana APDESI deklarasi Jokowi 3 periode setelah lebaran nanti.

Muksalmina kemudian menceritakan dualisme di APDESI terjadi pada 2014, saat ada dua kubu yang sama-sama menggelar musyawarah nasional dan mengajukan status legal ke kementerian.

"Keluarnya (status legal) di kami," kata Muksalmina.

Status legal ini juga dipampang oleh APDESI kubu Arifin di situs resmi apdesi.or.id. Status ini mengacu ke Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0072972.AH.01.07 Tahun 2016 dan perubahan Nomor AHU-1295-AH.01.08 Tahun 2021.

Situs apdesi.or.id juga menampilkan foto pertemuan antara Arifin dan Tito pada 8 Maret 2022.

“Pertemuan mereka membahas perkembangan dan kondisi terbaru desa di Indonesia,” demikian tertulis dalam situs tersebut.

Muksalmina menyebut pihaknya sebenarnya tidak mempersoalkan acara tersebut maupun deklarasi apapun yang direncanakan oleh kubu Surta, tetapi aksi Surta yang membawa nama APDESI membuat mereka menyesal.

Alhasil ketika Surta mengeluarkan pernyataan yang berbau politik, Muksalmina menyebut pihaknya kena imbas. Padahal, APDESI kubu Arifin tidak pernah terlibat isu Jokowi 3 periode.

Muksalmina juga mengakui sebelum acara di Istora, ada pejabat pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif yang datang dan meminta agar APDESI kubu Arifin mendukung wacana Jokowi 3 periode.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono enggan menjelaskan perbedaan status legal yang ada di dua kubu APDESI ini. Termasuk, ini juga alasan Jokowi datang ke acara APDESI kubu Surta yang dianggap tidak terdaftar oleh kubu Arifin.

Dalam acara di Istora kemarin, Jokowi telah mendengar 5 tuntutan yang disampaikan APDESI kubu Surta. Jokowi pun langsung memerintahkan Tito di lokasi acara untuk merespon tuntutan tersebut, segera.

Kemarin, Ketua Majelis Pembina Organisasi APDESI Muhammad Asri Anas pun mengakui sejumlah menteri berada di struktur organisasi, salah satunya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ***


Dualisme Kepemimpinan Pendukung Jokowi 3 Periode Dianggap Tidak Sah Sebagai Pengurus Apdesi