Dilihat : 53 kali

ARAH BAIK - Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran Prof Rolmi Atmasasmita turut menanggapi atas kasus pemecatan dr Terawan Agus Putranto oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI). Keputusan kasus tersebut dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat 25 Maret 2022.

Prof Romli menjelaskan bahwa hukum mengandung dua sisi, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Di satu sisi, hukum dianggap kejam karena memasukkan orang ke dalam penjara, tetapi di sisi lainnya mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.

"Kepentingan kesehatan masyarakat termasuk pribadi atau keluarga adalah tujuan perlindungan hukum," kata Prof Romli dalam keterangan tertulisnya, Minggu 27 Maret 2022.

Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, setiap profesi baik dokter maupun yang lainnya seringkali dihadapkan dengan situasi dilematis.  Misalnya, kasus kehamilan yang sudah waktunya melahirkan, tapi karena ada suatu sebab, maka seorang dokter harus memilih atas persetujuan dari suaminya, yaitu keselamatan ibu atau anaknya.

"Kematian nyawa seorang manusia adalah hak hidup yang diperoleh dan diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Inti hakikat hukum mulai bekerja harus ada suatu perbuatan dan akibat serta tujuan yang dibenarkan," katanya.

Menurut Prof. Roli, kasus dr Terawan sesungguhnya terletak pada persetujuan subjek dari pihak perawatannya. Kesediaan subjek lebih penting daripada masalah prosedur teknis medis yang disyaratkan Konsil Kedokteran. Alasannya aspek penting kesehatan pasien lebih bermanfaat daripada kewajiban Terawan mematuhi prosedur uji klinis yang didasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya Prof Romli aja yang menanggapi masalah atas Pemecatan dr Terawan, Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning Proletariyati mempertabyakan secara permanen mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari Ikatan Dokter Indonesia.

Ribka menilai bahwa Terawan tidak melakukan kesalahan yang fatal maupun merugikan banyak orang. Menurutnya, terdapat dokter lainnya yang melakukan malapraktek tetapi bisa terlepas dari jeratan malapraktek akibat ikatan profesi dokter yang kuat.

Kenapa dia harus diberi sanksi bahkan dipecat seperti itu?," kata Ribka di Jakarta, Senin 28 Maret 2022.


Terkait dengan kampanye vaksin Nusantara,Ribka merasa bahwa kampanye yang dilakukan oleh dr Terawan justru bagus. Ketika negara mengimpor vaksin dari luar negeri, Terawan justru yakin bahwa Indonesia bisa membuat vaksin sendiri.

"Dia punya keyakinan bahwa suatu saat kita pasti bisa membuat vaksin, apalagi semakin ke sini, pernyataan Pak Jokowi semakin jelas bahwa kita harus mencintai produk dalam negeri," ucap dia.

Ribka juga memandang bahwa dr Terawan telah berkontribusi dan bermanfaat bangsa Indonesia melalui ilmunya sebagai dokter.

Asas kemanfaatan dan keadilan saat ini dipandang lebih manusiawi dan wajib diutamakan daripada asas kepastian semata-mata.***


Ada Apa Gerangan Dengan Pemecatan Dokter Terawan